BPS Kok Minta Dana ke Daerah,!?

14 August 2009 § Leave a comment

ale-presiden-1_320BANGKALAN- Perkembangan polemik Perpres 27 tahun 2008 tentang pembentukan Badan Pengembangan Suramadu (BPS) belum juga berakhir. Setelah gagal digugat melalui uji materi ke Mahkamah Agung (MA), kini elemen masyarakat Madura menggunakan cara lain. Mereka tetap pada pendiriannya agar perpres tersebut dicabut. Kemarin, Komunitas Masyarakat Peduli Suramadu (KoMPaS) mengirimkan surat terbuka pada Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono (SBY). Melalui surat tersebut, KoMPaS memohon agar Presiden RI meninjau ulang dan selanjutnya mencabut Perpres nomor 27 tahun 2008 tentang pembentukan BPS. “Kita akan kirim surat langsung ke orang nomor satu di Indonesia. Lagipula kan SBY yang mengeluarkan Perpres ini,” ujar Aliman Harish, direktur KoMPaS kemarin. Dalam surat terbuka tersebut KoMPaS mencantumkan empat poin alasan penolakan Perpres 27/2008 hasil kajian mereka selama ini. Hal paling mendasar menurut KoMPaS adalah adanya UU Nomor 10 tahun 2004. Aliman menjelaskan, pada UU tersebut berbunyi semua peraturan termasuk perpres pada dasarnya untuk melaksanakan ketentuan peraturan yang ada di atasnya. “Jadi, sudah menjadi jelas semua bahwa Perpres 27/2008 ini bertentangan dengan UU yang ada di atasnya termasuk UU 32/2004 tentang Otonomi Daerah,” ujar Aliman kembali menjelaskan tumpang tindihnya peraturan tentang BPS. Selain itu Aliman menyinggung keberadaan BPS yang hingga kini belum menunjukkan eksistensi dan kegunaannya. Bahkan, dia mempertanyakan sikap ketua dan wakil BPS yang datang ke DPRD dan Pemprov Jatim untuk meminta dana dan kantor. Hal itu dia nilai sebagai bukti konkret terjadinya kebingungan institusi dengan keluarnya Perpres 27/2008. “Katanya BPS perwakilan pusat, kok masih harus minta dana ke daerah. Kalau seperti ini mending tidak ada sekalian, biarlah dana provinsi diberikan langsung ke pemkab,” pungkasnya. Seperti diberitakan di Metropolis (halaman khusus berita Kota Surabaya Jawa Pos) edisi Senin (10/8), Asisten II Pemprov Chairul Djaelani mengungkapkan BPS belum bisa kerja konkret karena belum adanya dana di badan itu. Bahkan, badan bentukan pusat yang idealnya mendapat dana dari pemerintah pusat itu justru datang ke DPRD Jatim Rabu (29/7) lalu dan mengeluh tidak punya dana dan kantor. Lucunya lagi, ketua dan wakil ketua BPS melobi DPRD Jatim agar mengalokasikan dana APBD Jatim ke BPS dalam perubahan anggaran keuangannya (PAK). Tidak tanggung-tangung Ketua DPRD Jatim Dja’far Shodiq merencanakan ada anggaran APBD Jatim ke BPS sebanyak Rp 5 miliar. Di samping itu BPS juga meminta Gedung Brantas di Jalan Pahlawan jadi kantornya. Di bagian terpisah, Bupati Bangkalan RKH Fuad Amin juga telah meresmikan pembentukan Forum Silaturahmi Masyarakat Madura (Fossma) di Balai Pemuda Surabaya, Minggu (9/8). Tanpa ragu Fuad menyatakan, pembentukan organisasi itu untuk menandingi BPS. (ale/nra)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading BPS Kok Minta Dana ke Daerah,!? at ARASKA.

meta

%d bloggers like this: